LELUCON SRI MULYANI DAN EVO MORALES

2 June, 2008

Lelucon Sri Mulyani dan Evo Morales

Andi Asmadi
Tribun Pontianak

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersinggung oleh sebuah lelucon yang terlontar dalam suatu rapat di DPR, beberapa waktu lalu. Tak hanya tersinggung, Sri Mulyani juga marah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa lelucon –yang membuat wajahnya memerah– itu sungguh tidak lucu.

Lelucon itu berbunyi, Singapura tidak memiliki hutan tapi memiliki menteri kehutanan, sedangkan Indonesia tidak punya uang tapi punya menteri keuangan.

“Ini lelucon yang menyinggung perasaan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian jangan jadi manusia yang kecil hati atau mau dihina seperti itu,” ujar Menkeu dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, termasuk lembaga internasional, di Jakarta.

Apa yang membuat Sri Mulyani meradang? Apa karena sentilan Indonesia tidak punya uang, melainkan utang yang menggunung? Saya sih merasa Sri Mulyani tak perlu marah. Toh, kenyataannya memang demikian.

Benar, kita punya uang sekitar Rp 900 triliun yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Tapi, jangan lupa, kita punya utang yang jauh lebih besar. Total utang negara ini, termasuk utang luar negeri, utang pemerintah, utang swasta, mencapai 289,2 miliar dolar AS, setara Rp 2.602,8 triliun (dengan kurs Rp9.000/dolar AS).

Apa boleh buat, negeri ini hidup dari utang. Padahal, tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman. Sumber daya alam yang begitu melimpah lebih banyak dikuras oleh perusahaan-perusahaan asing. Kita hanya mendapatkan ampas yang tak cukup untuk memberi makan seluruh rakyat negeri ini.

Sesuai laporan Energy Information Administration (EIA) per Januari 2008, total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per hari. Untuk gas alam, kita sanggup memproduksi 97,8 juta kubik. Negara kita berada di urutan ke-9 dalam daftar penghasil gas alam di dunia, dan menempati posisi teratas di kawasan Asia Pasifik.

Sayang, aduhai sungguh sayang, 90 persen dari total produksi minyak dan gas alam kita ditangani oleh enam perusahaan multinasional. Mereka adalah Total (market share 2004 30 persen), ExxonMobil (17 persen), Vico (BP-Eni joint venture, 11 persen), ConocoPhillips (11 persen), British Petroleum (6 persen), dan Chevron (4 persen).

Kita juga punya tambang emas terbesar di dunia. Tapi, yang mengeruk emas dari bumi Papua adalah PT Freeport Indonesia. Mayoritas saham, 90,64 persen, dikuasai oleh Freeport McMoran, perusahaan pertambangan raksasa asal Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara hanya memegang 9,36 persen saham.

Bos-bos Freeport pun menangguk pendapatan yang luar biasa besar. Empat direktur menerima Rp 126,3 miliar lebih dalam sebulan. Malah, sang direktur utama, James R Moffet, menerima Rp 86 miliar sebulan. Bandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua 2006 yang hanya Rp 150,7 miliar.

Jadi, menurut saya, Sri Mulyani tak perlu tersinggung dan marah oleh lelucon tersebut. Seharusnya ia tersinggung dan marah melihat kondisi rakyat yang sebagian masih hidup dalam kemiskinan, malah ada yang meninggal setelah tiga hari berturut- turut tak mendapat makanan secuil pun. Sementara di sisi lain, kekayaan negara ini mengalir deras ke pundi-pundi asing.

Evo Morales, pria yang tak lulus SMA namun berhasil menjadi Presiden Bolivia pada Januari 2006, tersinggung oleh kemiskinan yang diderita rakyatnya, setelah kekayaan negara diperah habis- habisan oleh perusahaan multinasional. Maka, dengan gagah berani, ia mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan asing yang mengelola minyak dan gas alam.

Evo mengirim tentara untuk menguasai kembali sumber-sumber migas. Yang tidak setuju, silakan angkat kaki. Hasilnya, penerimaan Bolivia di sektor migas melonjak menjadi 780 juta dolar AS (sekitar Rp7 triliun) pada 2007, enam kali lipat dibanding penerimaan 2002. ****

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

29 April, 2008

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

Andi Asmadi
Tribun Pontianak

NEGERI ini sepertinya penuh aksi tipu-tipu. Banyak hal yang terjadi hanya bisa dimengerti jika menggunakan nalar bengkok. Seperti kaki di kepala, kepala di kaki. Celakanya, bangsa ini sepertinya menerima aksi tipu-tipu itu sebagai bagian dari sebuah kehidupan yang normal. Permisif sekali.

Kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh: iklan telepon selular yang belakangan ini begitu gencar merecoki kepala kita. Operator berperang satu sama lain dengan berlomba membodohi konsumen melalui penerapan tarif, yang katanya, paling murah.

Awalnya, tarif per detik Rp 25. Tiba-tiba, ada operator yang dengan gagah berani mengatakan, bayar cukup Rp 10 per detik. Setelah itu muncul tarif Rp 1 per detik, Rp 0,5 per detik, Rp 0,1 per detik, dan Rp 0,001 per detik. Kegilaan yang terbaru adalah Rp 0,000…1 per detik alias gratis menelepon sampai puas.

Benarkah tarif percakapan telepon selular sudah menjadi semurah itu? Jangan gila, dong. Tarif itu hanya berlaku untuk percakapan ke sesama operator dan pada kurun waktu tertentu. Ke operator lain tetap mahal. Tarif itu juga hanya berlaku setelah percakapan menit kesekian.

Jadi, itu hanya tipu-tipu? Iyalah. Jadi, tak ada operator yang menerapkan tarif yang benar-benar gratis? Jangan mimpi. Jadi, tak ada orang yang berani kawin sama monyet, seperti iklan salah satu operator? Mana ada.

Mari kita lihat contoh aksi tipu-tipu lainnya di negeri ini. Pada 29 Februari 2008, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BCA dan BDNI dengan alasan tak cukup bukti. Eh, tak sampai 72 jam setelahnya, Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik, menyambangi kediaman mantan bos BDNI Sjamsul Nursalim dan membawa pulang duit Rp 6 miliar.

Kasus BLBI itu sendiri sesungguhnya penuh aksi tipu-tipu. Pada 1998, pemerintah mengucurkan dana Rp 52,7 triliun ke BCA. Liem Sioe Liong, waktu itu pemilik BCA, membayar ke pemerintah (BPPN) dengan menyerahkan aset 108 perusahaan. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 19 triliun!

Pemerintah juga mengucurkan dana Rp 47,25 triliun ke BDNI. Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, membayar dengan menyerahkan aset tiga perusahaan ke BPPN. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 3,4 triliun!

Nah, masuk akal apa nggak. Total dana BLBI yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 144,54 triliun, namun nilai komersial dari jaminan aset bank-bank penerima dana BLBI –yang kemudian dikelola oleh BPPN– hanya Rp 12,35 triliun.

Siapa yang menanggung tekor yang cukup besar itu? Tentu bukan para konglomerat. Kita, rakyat negeri ini, yang membayarnya dengan beban hidup yang lebih berat, dengan harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik.

Para obligor BLBI yang tak tersentuh hukum itu kini hidup enak. Malah, beberapa di antaranya masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia dan Forbes. Liem Sioe Liong alias Sudono Salim (BCA) tercatat memiliki kekayaan Rp 25,2 triliun, Sukanto Tanoto (Unibank) Rp 11,7 triliun, dan Sjamsul Nursalim (BDNI) Rp 4 triliun.

Jadi betul, ini negeri penuh aksi tipu-tipu. Jika demikian halnya, siapa gerangan yang berani kawin sama monyet? Untunglah, di tengah hidup yang semakin susah ini, kita masih bisa tertawa melihat Tukul Arwana menertawai diri sendiri lewat tayangan Empat Mata di satu stasiun TV.***

 

 

 

Vonis Nyeleneh dan Sarapan Pagi Hakim

3 April, 2008

Vonis Nyeleneh dan Sarapan Pagi Hakim

Andi Asmadi
Tribun Jabar

PARA hakim di berbagai level, mulai dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung, patut bergembira. Pundi-pundi uang mereka akan bertambah pada Maret 2008 ini, sesuai Perpres No 19 Tahun 2008 tentang kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Para pemegang palu keadilan itu mulai mendapatkan remunerasi (tunjangan khusus kinerja) di luar gaji dan tunjangan tetap yang mereka peroleh selama ini. MA dan jajaran hakim adalah institusi kedua yang mendapatkan remunerasi. Sebelumnya, bonus tambahan tiap bulan itu sudah diberlakukan di jajaran Departemen Keuangan.

Dalam Perpres No 19/2008 itu terlampir 15 degre (tingkat) besaran tunjangan khusus. Tertinggi, ketua MA, yang mendapatkan tunjangan Rp 31,1 juta per bulan. Hakim paling bawah (hakim baru di pengadilan negeri dan agama kelas II) mendapat tambahan penghasilan Rp 4,2 juta.

Ketua MA Bagir Manan, misalnya, kini bisa membawa pulang Rp 55,49 juta sebulan. Rinciannya, gaji sebagai ketua MA (per 28 Januari 2005) adalah Rp 24,39 juta. Jumlah ini berasal dari gaji pokok Rp 5,04 juta, tunjangan jabatan Rp 18,9 juta, dan uang paket Rp 450 ribu. Jika ditambahkan dengan tunjangan khusus yang mulai berlaku Maret ini, jumlahnya menjadi Rp 55,49 juta.

Hakim yang baru memulai karier pun kini mendapat penghasilan yang lumayan besar, hampir Rp 6 juta sebulan. Rinciannya, gaji sesuai PP No 10 Tahun 2007 Rp 1,796 juta, ditambah tunjangan khusus Rp 4,2 juta. Para hakim di pengadilan negeri juga mendapat tambahan penghasilan yang lumayan besar, bisa membawa pulang sampai Rp 10 juta sebulan.

Perpres mengenai tunjangan remunerasi ini ternyata berlaku surut, mulai September 2007. Dengan demikian, pada pembayaran gaji Maret 2008, mereka bakal mendapat pembayaran tunjangan tujuh bulan sekaligus. Bayangkan, ketua MA tiba-tiba mendapat tambahan penghasilan Rp 217 juta. Hakim biasa di pengadilan negeri langsung dapat Rp 29,4 juta.

Kita sungguh berharap, dengan pemberian tunjangan khusus berbasis kinerja, para hakim di semua level benar-benar menjalankan fungsinya seperti yang diamanahkan dalam sumpah jabatan, dan tidak ada lagi yang tergoda oleh suap ataupun korupsi.

Tambahan penghasilan itu menjadikan para hakim, sesuai standar hidup di Indonesia, dapat hidup secara berkecukupan sehingga tak bisa dipengaruhi oleh para makelar kasus (markus) yang kerap menggerogoti lembaga peradilan. Mereka,dengan tambahan penghasilan itu, tak akan pernah kesulitan lagi kalau hanya untuk sekadar makan.

Kalau makan sudah cukup, hidup serba ada, apalagi sih yang dicari? Tak perlu tambah istri lagi, kan? Jadi, tak perlu lagi korupsi atau menerima suap dari pihak yang berperkara. Ketukan palu pun terdengarnya tenang dan halus, tak perlu sampai gagang patah lantaran emosional tak mendapatkan apa- apa dari perkara yang ditangani.

Duit yang tiba-tiba menyesaki pundi-pundi hakim semoga bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti kuliah lagi untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum. Hakim yang berpendidikan S2 atau S3 kan keren? Asal jangan pendidikannya tinggi, akal bulusnya juga tinggi dalam praktik jual beli putusan.

Semoga tak ada lagi vonis yang nyeleneh, hanya karena sarapan pagi sang hakim yang tidak enak. Toh duitnya sudah cukup untuk sarapan lengkap, yang seperti kata penyanyi Gita Gutawa, “Sempurna….”***

SOROT TRIBUN JABAR, 3 APRIL 2008

LELUCON SRI MULYANI DAN EVO MORALES

20 March, 2008

Lelucon Sri Mulyani dan Evo Morales

Andi Asmadi
Tribun Jabar

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersinggung oleh sebuah lelucon yang terlontar dalam suatu rapat di DPR, beberapa waktu lalu. Tak hanya tersinggung, Sri Mulyani juga marah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa lelucon –yang membuat wajahnya memerah– itu sungguh tidak lucu.

Lelucon itu berbunyi, Singapura tidak memiliki hutan tapi memiliki menteri kehutanan, sedangkan Indonesia tidak punya uang tapi punya menteri keuangan.

“Ini lelucon yang menyinggung perasaan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian jangan jadi manusia yang kecil hati atau mau dihina seperti itu,” ujar Menkeu dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, termasuk lembaga internasional, di Jakarta, Rabu (19/3).

Apa yang membuat Sri Mulyani meradang? Apa karena sentilan Indonesia tidak punya uang, melainkan utang yang menggunung? Saya sih merasa Sri Mulyani tak perlu marah. Toh, kenyataannya memang demikian.

Benar, kita punya uang sekitar Rp 900 triliun yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Tapi, jangan lupa, kita punya utang yang jauh lebih besar. Total utang negara ini, termasuk utang luar negeri, utang pemerintah, utang swasta, mencapai 289,2 miliar dolar AS, setara Rp 2.602,8 triliun (dengan kurs Rp9.000/dolar AS).

Apa boleh buat, negeri ini hidup dari utang. Padahal, tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman. Sumber daya alam yang begitu melimpah lebih banyak dikuras oleh perusahaan-perusahaan asing. Kita hanya mendapatkan ampas yang tak cukup untuk memberi makan seluruh rakyat negeri ini.

Sesuai laporan Energy Information Administration (EIA) per Januari 2008, total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per hari. Untuk gas alam, kita sanggup memproduksi 97,8 juta kubik. Negara kita berada di urutan ke-9 dalam daftar penghasil gas alam di dunia, dan menempati posisi teratas di kawasan Asia Pasifik.

Sayang, aduhai sungguh sayang, 90 persen dari total produksi minyak dan gas alam kita ditangani oleh enam perusahaan multinasional. Mereka adalah Total (market share 2004 30 persen), ExxonMobil (17 persen), Vico (BP-Eni joint venture, 11 persen), ConocoPhillips (11 persen), British Petroleum (6 persen), dan Chevron (4 persen).

Kita juga punya tambang emas terbesar di dunia. Tapi, yang mengeruk emas dari bumi Papua adalah PT Freeport Indonesia. Mayoritas saham, 90,64 persen, dikuasai oleh Freeport McMoran, perusahaan pertambangan raksasa asal Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara hanya memegang 9,36 persen saham.

Bos-bos Freeport pun menangguk pendapatan yang luar biasa besar. Empat direktur menerima Rp 126,3 miliar lebih dalam sebulan. Malah, sang direktur utama, James R Moffet, menerima Rp 86 miliar sebulan. Bandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua 2006 yang hanya Rp 150,7 miliar.

Jadi, menurut saya, Sri Mulyani tak perlu tersinggung dan marah oleh lelucon tersebut. Seharusnya ia tersinggung dan marah melihat kondisi rakyat yang sebagian masih hidup dalam kemiskinan, malah ada yang meninggal setelah tiga hari berturut- turut tak mendapat makanan secuil pun. Sementara di sisi lain, kekayaan negara ini mengalir deras ke pundi-pundi asing.
Evo Morales, pria yang tak lulus SMA namun berhasil menjadi Presiden Bolivia pada Januari 2006, tersinggung oleh kemiskinan yang diderita rakyatnya, setelah kekayaan negara diperah habis- habisan oleh perusahaan multinasional. Maka, dengan gagah berani, ia mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan asing yang mengelola minyak dan gas alam.

Evo mengirim tentara untuk menguasai kembali sumber-sumber migas. Yang tidak setuju, silakan angkat kaki. Hasilnya, penerimaan Bolivia di sektor migas melonjak menjadi 780 juta dolar AS (sekitar Rp7 triliun) pada 2007, enam kali lipat dibanding penerimaan 2002. ****

SOROT, 21 MARET 2008

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

9 March, 2008

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

Andi Asmadi
Tribun Jabar

NEGERI ini sepertinya penuh aksi tipu-tipu. Banyak hal yang terjadi hanya bisa dimengerti jika menggunakan nalar bengkok. Seperti kaki di kepala, kepala di kaki. Celakanya, bangsa ini sepertinya menerima aksi tipu-tipu itu sebagai bagian dari sebuah kehidupan yang normal. Permisif sekali.

Kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh: iklan telepon selular yang belakangan ini begitu gencar merecoki kepala kita. Operator berperang satu sama lain dengan berlomba membodohi konsumen melalui penerapan tarif, yang katanya, paling murah.

Awalnya, tarif per detik Rp 25. Tiba-tiba, ada operator yang dengan gagah berani mengatakan, bayar cukup Rp 10 per detik. Setelah itu muncul tarif Rp 1 per detik, Rp 0,5 per detik, Rp 0,1 per detik, dan Rp 0,001 per detik. Kegilaan yang terbaru adalah Rp 0,000…1 per detik alias gratis menelepon sampai puas.

Benarkah tarif percakapan telepon selular sudah menjadi semurah itu? Jangan gila, dong. Tarif itu hanya berlaku untuk percakapan ke sesama operator dan pada kurun waktu tertentu. Ke operator lain tetap mahal. Tarif itu juga hanya berlaku setelah percakapan menit kesekian.

Jadi, itu hanya tipu-tipu? Iyalah. Jadi, tak ada operator yang menerapkan tarif yang benar-benar gratis? Jangan mimpi. Jadi, tak ada orang yang berani kawin sama monyet, seperti iklan salah satu operator? Mana ada.

Mari kita lihat contoh aksi tipu-tipu lainnya di negeri ini. Pada 29 Februari 2008, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BCA dan BDNI dengan alasan tak cukup bukti. Eh, tak sampai 72 jam setelahnya, Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik, menyambangi kediaman mantan bos BDNI Sjamsul Nursalim dan membawa pulang duit Rp 6 miliar.

Kasus BLBI itu sendiri sesungguhnya penuh aksi tipu-tipu. Pada 1998, pemerintah mengucurkan dana Rp 52,7 triliun ke BCA. Liem Sioe Liong, waktu itu pemilik BCA, membayar ke pemerintah (BPPN) dengan menyerahkan aset 108 perusahaan. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 19 triliun!

Pemerintah juga mengucurkan dana Rp 47,25 triliun ke BDNI. Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, membayar dengan menyerahkan aset tiga perusahaan ke BPPN. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 3,4 triliun!

Nah, masuk akal apa nggak. Total dana BLBI yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 144,54 triliun, namun nilai komersial dari jaminan aset bank-bank penerima dana BLBI –yang kemudian dikelola oleh BPPN– hanya Rp 12,35 triliun.

Siapa yang menanggung tekor yang cukup besar itu? Tentu bukan para konglomerat. Kita, rakyat negeri ini, yang membayarnya dengan beban hidup yang lebih berat, dengan harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik.

Para obligor BLBI yang tak tersentuh hukum itu kini hidup enak. Malah, beberapa di antaranya masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia dan Forbes. Liem Sioe Liong alias Sudono Salim (BCA) tercatat memiliki kekayaan Rp 25,2 triliun, Sukanto Tanoto (Unibank) Rp 11,7 triliun, dan Sjamsul Nursalim (BDNI) Rp 4 triliun.

Jadi betul, ini negeri penuh aksi tipu-tipu. Jika demikian halnya, siapa gerangan yang berani kawin sama monyet? Untunglah, di tengah hidup yang semakin susah ini, kita masih bisa tertawa melihat Tukul Arwana menertawai diri sendiri lewat tayangan Empat Mata di satu stasiun TV.***

Bandung, 6 Maret 2008

Jangan Simpan Ponsel di Saku Celana

21 February, 2008

Jangan Simpan Ponsel di Saku Celana

Andi Asmadi
Tribun Jabar

BERITA meledaknya telepon selular Nokia 2115i milik siswa SD Karang Pawulang, Bandung, seketika mengubah gaya hidup saya, terutama pada hal-hal yang terkait ponsel. Saya tiba-tiba disergap ketakutan. Bagaimana kalau dua ponsel yang selalu melekat di tubuh saya meledak?

Kejadian pada Rabu (20/2) pagi itu, untuk sebagian orang hanyalah peristiwa kecil karena sama sekali tidak ada korban jiwa. Ledakan ponsel, yang terdengar sampai radius 20 meter, hanya melukai Naufal Rizki Riandri dan temannya, Aldi, siswa kelas IV. Serpihan casing ponsel mengenai paha kanan Naufal hingga berdarah, sementara tangan Aldi terlihat gosong, tapi tidak terluka parah.

Bagi saya, itu adalah peristiwa luar biasa. Bagaimana tidak, ponsel telah menjadi barang kebutuhan pokok yang selalu menemani aktivitas keseharian kita. Pemakai ponsel di seluruh dunia pada 2010 diperkirakan mencapai 1,5 miliar. Di Indonesia, jumlahnya diperkirakan mencapai 80 juta orang pada 2008 ini.

Ketika teman hidup yang bernama ponsel itu mendadak menjadi ancaman, berapa banyak orang yang akan dihinggapi perasaan waswas? Memang, kasus ponsel meledak hanya terjadi pada beberapa merek dengan tipe tertentu. Tapi, kita tidak berbicara merek di sini, melainkan ancaman yang amat menakutkan yang muncul dari benda kecil berukuran segenggaman tangan.

Kasus ponsel meledak, seperti yang terjadi di Bandung, bukan yang pertama. Kasus yang sama pernah terjadi pada Juli 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat. Mahatir Yusuf Habibie (20 bulan) mengalami luka bakar akibat ponsel merk Vigo Tipe 290 (buatan Korea) meledak saat ia mainkan. Ini peristiwa pertama yang terjadi di Indonesia, yang dilaporkan.

Ancaman yang lebih menakutkan datang dari Korea Selatan. Pada November 2007, seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja di Provinsi Chungcheong Utara, 135 km selatan Seoul, dilaporkan tewas setelah ponsel yang ia simpan di saku bajunya meledak dan melukai lambung dan hatinya.

Kejadian ponsel meledak dan menewaskan penggunanya pertama kali dilaporkan terjadi di Cina. Seorang pria yang bekerja di sebuah tempat yang bertemperatur tinggi tewas setelah ponsel yang ia simpan di saku baju meledak. Dugaan kuat mengarah kepada baterai ponsel yang tidak stabil pada suhu tinggi.

Beberapa waktu lalu, Nokia mengumumkan penggantian cuma- cuma untuk baterai BL-5C dengan nomor seri tertentu yang jumlahnya di seluruh dunia mencapai 300 juta unit. Pasalnya, telah dilaporkan kurang lebih 100 kasus arus pendek saat pengisian daya (charging) pada baterai produksi Matsushita Corp ini.

Meski kasus yang diakui Nokia hanya terjadi saat charging, tapi tidak tertutup kemungkinan ada kasus (baterai) ponsel meledak saat pemakaian, atau beberapa saat setelah pemakaian. Karenanya, kasus di Bandung selayaknya mendapat perhatian besar dari pihak yang terkait. Nokia selaku produsen handset yang sekaligus menyediakan baterainya, seharusnya melakukan investigasi penuh pada kasus itu dan mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi.

Bagaimanapun, kebiasaan menyimpan ponsel di saku baju atau celana ibaratnya kita sedang memelihara “bom waktu”. Siapa bisa menduga kalau suatu ketika kita memakai ponsel berlama- lama, hal serupa terjadi pada diri kita? Ingat, tarif percakapan panjang sekarang sudah amat murah, ada operator yang mematok tarif hanya Rp 0,01 per detik.

Itu sebabnya, saya menjadi amat sensitif setelah kejadian di SD Karang Pawulang itu. Saya mulai berpikir mengganti ponsel saya dengan ponsel yang memiliki fasilitas bluetooth untuk menjawab kekhawatiran “bagaimana kalau ponsel meledak di telinga”. Menyimpannya pun tidak lagi di saku celana bagian depan, kiri dan kanan (ha, bagaimana kalau kedua ponsel meledak bersamaan di tempat sensitif itu).*

BANDUNG, 21 FEBRUARI 2008

Danny dan Nu’man Jangan Lupakan Rakyat

7 February, 2008

Berkaca pada Pilkada Sulsel:
Danny dan Nu’man Jangan Lupakan Rakyat

Andi Asmadi, Tribun Jabar

KETIKA dua incumbent (pejabat yang masih sedang dalam masa jabatan) bertarung memperebutkan kursi pemimpin tertinggi dalam organisasi pemerintahan, apa yang akan terjadi? Pada umumnya, organisasi tak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan fungsi pelayanan kepada rakyat pun terbengkalai lantaran sang pejabat sibuk melakukan sosialisasi dengan dalih kunjungan kerja.

Meski tak terlihat secara nyata, aroma panas persaingan dua incumbent di Pemprov Jabar sudah terasa sejak beberapa pekan terakhir. Diakui atau tidak, ada hubungan senjang yang terbentuk antara Gubernur Danny Setiawan (63) dan Wakil Gubernur Nu’man Abdul Hakim (55). Pada Pilkada Jabar 2008 ini, keduanya kembali membidik posisi yang sama.

Sebagai perbandingan, mungkin ada baiknya kita melirik ke kasus Pilkada Sulsel. Hari-H pencoblosan 5 November 2007. Tapi, setahun lebih sebelum hari-H, dua incumbent, Gubernur Amin Syam dan Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo, sudah terlibat dalam “perang dingin” hingga mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Perang dingin itu, antara lain, terlihat pada sistem pendelegasian wewenang yang tak berjalan dengan baik. Ketika gubernur berhalangan membuka suatu acara penting, seharusnya didelegasikan ke wakil gubernur. Ternyata, yang diberi disposisi justru sekwilda atau asisten setwilda, sementara wakil gubernur tak punya kegiatan apa-apa.

Kejadian lain, gubernur dan wakil gubernur berlomba menghadiri kegiatan atau undangan dari masyarakat sehingga melupakan fungsi pelayanan. Mereka jarang masuk kantor. Setahun jelang hari pencoblosan, sang gubernur malah berkantor di rumah jabatan, ia tak pernah lagi menginjakkan kaki di kantor gubernur.

Yang lebih memprihatinkan, sang pejabat menebar bantuan di sana-sini dalam kapasitas sebagai pejabat publik tetapi diduga untuk kepentingan pilkada. Ambil misal, gubernur menyatakan menyumbang puluhan juta rupiah untuk panitia masjid yang sedang direnovasi. Tetapi, ketika panitia datang ke kantor gubernur, setelah dicek, ternyata dana bantuan sosial, pemuda, dan keagamaan sudah habis sejak enam bulan lalu.

Perseteruan itu memuncak pada masa-masa kampanye, yang mengemuka melalui jargon-jargon yang mereka lontarkan ke rakyat. Kubu Syahrul (53), misalnya, menyatakan, “Jangan pilih pemimpin yang tua, loyo, dan sakit-sakitan.” Tentu saja, yang dimaksud adalah Amin Syam yang telah menginjak usia 63 tahun.

Kubu Amin kemudian membalas, “Jangan pilih pemimpin yang masuk masjid hanya saat pilkada, jangan pemilih pemimpin yang berteman dengan narkoba.” Sasarannya jelas, Syahrul, yang pernah dituding terlibat kasus narkoba namun tak terbukti.

Kembali ke Jabar, kita berharap dua pejabat incumbent, sampai detik terakhir, tetap menjalankan fungsi sebagai pejabat yang bekerja untuk melayani kepentingan publik, bukan untuk diri atau kelompok. Meski, konon kabarnya, Danny dan Nu’man sudah tak akur sejak setahun pertama menjabat, janganlah hal itu terbawa oleh panasnya hati dan panasnya suhu politik di masa-masa pilkada ini.

Jadikanlah Pilkada Jabar 2008 ini sebagai pesta demokrasi bagi rakyat dalam memilih pemimpin, bukan ajang pertempuran yang melulu mengedepankan emosi sehingga melupakan kepentingan rakyat. Kita menunggu para calon, terutama kedua incumbent, beradu konsep, bukannya saling menyerang pribadi masing- masing.

Yang tak kalah pentingnya, para calon harus berkomitmen “siap menang, siap kalah” secara total. Maksudnya, kesiapan itu jangan hanya terlontar pada saat kampanye, namun kemudian berubah menjadi “siap menang, siap kalah, asal…” ketika hasil pilkada sudah diketahui. Janganlah jadikan Jabar seperti Sulsel, yang ketika para pemimpinnya bertikai, rakyat ikut gontok- gontokan.***

Bandung, 7 Februari 2008

Jika Ingin Awet Muda, Teruslah Merokok

29 January, 2008

Jika Ingin Awet Muda, Teruslah Merokok

Asmadi, Tribun Jabar

SAYA tak pernah mengerti mengapa seseorang begitu mencintai rokok. Hanya bakar-bakar duit, merusak kesehatan lagi. Alasan bahwa merokok bisa membuat pikiran jadi fresh, memunculkan ide-ide, memperbaiki mood, serta menghabiskan waktu, tak pernah dibenarkan oleh logika saya. “Itu karena kamu tak pernah merokok. Coba deh, pasti kamu akan suka,” rayu seorang teman yang dalam sehari menghabiskan dua bungkus rokok setara 24 batang.

Maka, ketika mengemuka wacana untuk ‘mengharamkan’ rokok, saya termasuk yang menyambut gembira –meski tak mengerti benar dalil-dalil agama yang dipakai. Saya membayangkan duduk di tempat umum tanpa perlu lagi memasang muka masam kepada orang di sebelah yang terus menerus mengepulkan asap rokoknya, dan dengan terpaksa ikut terhisap oleh tarikan napas saya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang belum mengeluarkan fatwa tentang rokok sebagai barang haram.

Pertimbangannya, kata Ketua MUI Ma’ruf Amin, mudarat lain yang muncul jika fatwa itu dikeluarkan menjadi pemikiran tersendiri. Bagaimana nasib belasan ribu karyawan pabrik rokok di tanah air, bagaimana nasib ribuan petani tembakau.

Sejumlah negara, antara lain Arab Saudi dan Malaysia, sudah mengeluarkan fatwa haram untuk rokok.

Pertimbangannya jelas: merokok merusak kesehatan, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Namun, seperti kata Ma’ruf Amin, Arab Saudi dan Malaysia tak memiliki kompleksitas permasalahan saat memutuskan fatwa itu. Mereka tak punya pabrik rokok, mereka tak punya petani tembakau.

Terlepas dari ‘mudarat’ yang menjadi risiko jika rokok diharamkan, sesungguhnya lintingan tembakau yang diperkaya dengan beberapa bahan lain itu adalah senjata pembunuh yang diproduksi secara massal di negara ini. Dalam asap rokok terkandung sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya, salah satunya nikotin, yang ketika dihirup satu hingga dua detik kemudian langsung sampai ke susunan saraf otak.

Sebagaimana dipaparkan oleh Irawan Rustandi, Medical Director PT Pfizer Indonesia, dalam sebuah seminar di Jakarta, beberapa waktu lalu, dari 4.000 bahan kimia itu, lebih dari 250 merupakan toksik atau karsinogenik, antara lain aseton, butan, arsenik (ditemukan pada racun serangga), kadmium (ditemukan pada aki mobil), karnon monoksida (ditemukan pada asap knalpot mobil), dan toluen (pelarut industri). “Merokok juga bisa menyebabkan penyakit kanker paru, jantung iskemik, serta penyakit paru obstruktif atau menahun,” begitu ungkap Irawan. Tentu, tanpa maksud menakut-nakuti para perokok.

Berdasarkan survei, 2 dari 3 pria di Indonesia merokok. Survei lain menunjukkan, rata-rata perokok Indonesia merokok 11 batang atau lebih setiap hari. Dan, 48% merokok 11-20 batang setiap hari. Saat ini angka kematian akibat rokok di dunia mencapai 5 juta jiwa per tahun.Dan, jika kesadaran masyarakat belum saja tumbuh, menurut badan kesehatan dunia WHO, hingga 2020 kematian bisa mencapai 10 juta jiwa per tahun.

Ketika membuat tulisan ini, saya berharap teman-teman di kantor, yang tetap merokok meski sudah ada tulisan besar-besar DILARANG MEROKOK DI RUANGAN INI, ikut membacanya. Jika sampai tidak tersinggung, saya ingin mengungkapkan seloroh lama: merokok bisa menyebabkan awet muda, dan membuat harta benda tetap aman.

Bagaimana bisa? Ya, awet muda, tidak pernah merasakan tua, karena keburu mati di usia muda . Ya, harta benda aman, karena pencuri atau perampok takut menyatroni rumah, lantaran sang perokok batuk-batuk terus sampai pagi.***

Bandung, 16 November 2007

Tatkala Etik Juwita Teriak Stop Bullying

29 January, 2008

Tatkala Etik Juwita Teriak Stop Bullying

Andi Asmadi
Tribun Jabar

ETIK Juwita tidak seterkenal para cerpenis yang sering mengisi rubrik seni dan budaya di media nasional tanah air. Ia hanya seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Blitar, Jawa Timur, yang bekerja di Hongkong. Ia hanya buruh migran yang mencoba memperbaiki hidup dengan bekerja di negeri orang, lalu mencoba menuang pengalaman pribadinya dalam rangkaian cerita yang sebagian adalah fiksi.

Ketika karya fiksinya dimuat di salah satu media nasional yang terbit di Surabaya beberapa waktu lalu, banyak mata yang terbelalak. Ia berhasil menembus seleksi ketat yang diberlakukan media tersebut. Kemampuannya memotret kehidupan para TKW –yang juga dilakoninya– amat layak untuk memperoleh penghargaan.

Etik berhasil mengangkat praktik bullying yang dialami para TKW –nyaris seragam di mana pun mereka berada. Kekerasan dan pelecehan adalah dua bentuk bullying yang amat sering mendera para TKW yang pada umumnya dilakukan oleh sang majikan. Tekanan yang terjadi secara terus menerus pada akhirnya menumbuhkan dendam pada diri TKW untuk kemudian melakukan perbuatan yang sama terhadap sang majikan.

Istilah bullying sejatinya sudah lama tercipta, hanya saja kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Jika majikan melakukan bullying pada TKW telah menjadi hal yang biasa, maka yang tak biasa adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita pun sebenarnya kerap melakukan hal yang sama pada orang lain. Mungkin pada teman, rekan kerja, atau pada keluarga kita sendiri: pada istri, suami, bahkan pada anak-anak kita.

Bullying bisa diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Kejadian seperti itu sangat mungkin terjadi berulang.

Sejumlah ahli kejiwaan membagi praktik bullying dalam tiga kategori. Pertama, fisik, seperti memukul, menampar, dan memalak atau meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya. Kedua, verbal, seperti memaki, menggosip, dan mengejek. Ketiga, psikologis, seperti mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi.

Dalam cerpen yang berjudul Bukan Yem –yang akhirnya terpilih sebagai 20 Cerpen Terbaik Indonesia 2008 yang akan diterbitkan dalam bentuk buku oleh PT Gramedia– Etik Juwita bercerita tentang Sutiyem, seorang pekerja di negeri lain. Etik menggambarkan bagaimana praktik bullying yang dialami Sutiyem menumbuhkan dendam dan ia pun pada akhirnya melakukan perbuatan yang sama.

Sutiyem, yang dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kampung halamannya menggunakan mobil carteran, bercerita tentang perbuatan sadis yang dilakukan seorang temannya sesama TKW: memasukkan anak majikan ke dalam mesin cuci. Ia sendiri melakukan perbuatan yang tak kalah kejamnya: mencampurkan racun tikus ke dalam campuran susu anak majikan.

Kekerasan dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis memang sangat mungkin menumbuhkan tindak kekerasan yang sama dari korban –bahkan lebih kejam, seperti yang dipotret Etik Juwita melalui cerpennya. Seringkali ketidakberdayaan, melalui sikap tanpa perlawanan, hanyalah kamuflase dari gejolak perlawanan yang lebih besar.

Anak-anak Geng Motor, misalnya, mengekpresikan ketidakberdayaannya saat digojlok oleh para senior dengan melakukan perbuatan yang sama –bahkan lebih kejam– terhadap orang lain saat berada di jalanan. Praktik bullying pada anak sekolah, misal yang lain, akan berdampak pada perilaku sehari-hari. Dan, waspadalah, pukulan atau makian yang berlebihan pada anak Anda sangat berpotensi menumbuhkan gejolak kejiwaan. Bukan hanya melalui tingkah aneh dan urakan, malah ia bisa bunuh diri. Jadi, stop bullying!***

Bandung, 11 Desember 2007

Tak Perlu Pakai Pedang Melawan Sesat

29 January, 2008

Tak Perlu Pakai Pedang Melawan Sesat

Andi Asmadi
Tribun Jabar

TAYANGAN salah satu televisi swasta nasional, Kamis (20/12) tengah malam, tentang jemaah An-Nadzier di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sungguh menarik. Mereka merayakan Idul Fitri dua hari lebih awal dari keputusan pemerintah, dan Idul Adha sehari lebih awal.

Jamaah An-Nadzier adalah komunitas eksklusif yang bermukim pada areal seluas 8 hektare di tepi Danau Mawang, Gowa, yang memercayai gejala alam seperti hujan, angin, guntur, dan pasang surut air sebagai simbol atau petunjuk dalam menetapkan hari- hari besar keagamaan.

Penjelasan Ustad Lukman A Bakti, pimpinan An-Nadzier, tentang praktik beragama yang mereka terapkan, termasuk dalam penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bisa membuka cakrawala berpikir kita tentang adanya potensi keragaman penafsiran dalam menjalankan syariat.

Dari situ kita juga bisa membingkai kedewasaan berpikir kita dalam menyikapi perbedaan tanpa mengedepankan emosi dan amarah, tanpa perlu menghujat, tanpa perlu melakukan aksi anarkis.

Praktik yang dijalankan An-Nadzier memang berbeda, sangat berbeda, dengan yang dijalankan dan yang dipercayai para jemaah Ahmadiyah, yang pekan-pekan ini mendapat tekanan yang amat kuat dari masyarakat Muslim.

Umat Islam, sebagaimana yang juga diyakini jemaah An- Nadzier, percaya Muhammad sebagai nabi terakhir, dan senantiasa berpegang pada kitab suci Al-Quran.

Sedangkan jemaah Ahmadiyah, sebagaimana dirilis oleh MUI, meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mereka, yang diturunkan setelah Muhammad. Kitab sucinya pun, bukan Al Quran melainkan Tadzkirah.

Karena itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa yang lahir dari Keputusan Munas MUI No 05/Kep/Munas/MUI/1980, menetapkan Ahmadiyah sebagai “jemaah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan”.

Tapi, sebagaimana pernah dilontarkan Prof Dawam Rahardjo, seandainya akidah Ahmadiyah dianggap berbeda, bukankah jemaah Ahmadiyah pun masih berhak “menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu”?

Belajar dari pengalaman “menaklukkan” jemaah Al Qiyadah Al Islamiyah beberapa waktu lalu, sekarang menjadi tugas para ulama untuk meluruskan yang salah melalui dialog dan cara-cara persuasif lainnya. Tak perlulah kita memakai pedang untuk mengatasi perbedaan.***

Bandung, 21 Desember 2007