LELUCON SRI MULYANI DAN EVO MORALES

Lelucon Sri Mulyani dan Evo Morales

Andi Asmadi
Tribun Jabar

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersinggung oleh sebuah lelucon yang terlontar dalam suatu rapat di DPR, beberapa waktu lalu. Tak hanya tersinggung, Sri Mulyani juga marah. Ia dengan tegas mengatakan bahwa lelucon –yang membuat wajahnya memerah– itu sungguh tidak lucu.

Lelucon itu berbunyi, Singapura tidak memiliki hutan tapi memiliki menteri kehutanan, sedangkan Indonesia tidak punya uang tapi punya menteri keuangan.

“Ini lelucon yang menyinggung perasaan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian jangan jadi manusia yang kecil hati atau mau dihina seperti itu,” ujar Menkeu dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari berbagai kalangan, termasuk lembaga internasional, di Jakarta, Rabu (19/3).

Apa yang membuat Sri Mulyani meradang? Apa karena sentilan Indonesia tidak punya uang, melainkan utang yang menggunung? Saya sih merasa Sri Mulyani tak perlu marah. Toh, kenyataannya memang demikian.

Benar, kita punya uang sekitar Rp 900 triliun yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Tapi, jangan lupa, kita punya utang yang jauh lebih besar. Total utang negara ini, termasuk utang luar negeri, utang pemerintah, utang swasta, mencapai 289,2 miliar dolar AS, setara Rp 2.602,8 triliun (dengan kurs Rp9.000/dolar AS).

Apa boleh buat, negeri ini hidup dari utang. Padahal, tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman. Sumber daya alam yang begitu melimpah lebih banyak dikuras oleh perusahaan-perusahaan asing. Kita hanya mendapatkan ampas yang tak cukup untuk memberi makan seluruh rakyat negeri ini.

Sesuai laporan Energy Information Administration (EIA) per Januari 2008, total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per hari. Untuk gas alam, kita sanggup memproduksi 97,8 juta kubik. Negara kita berada di urutan ke-9 dalam daftar penghasil gas alam di dunia, dan menempati posisi teratas di kawasan Asia Pasifik.

Sayang, aduhai sungguh sayang, 90 persen dari total produksi minyak dan gas alam kita ditangani oleh enam perusahaan multinasional. Mereka adalah Total (market share 2004 30 persen), ExxonMobil (17 persen), Vico (BP-Eni joint venture, 11 persen), ConocoPhillips (11 persen), British Petroleum (6 persen), dan Chevron (4 persen).

Kita juga punya tambang emas terbesar di dunia. Tapi, yang mengeruk emas dari bumi Papua adalah PT Freeport Indonesia. Mayoritas saham, 90,64 persen, dikuasai oleh Freeport McMoran, perusahaan pertambangan raksasa asal Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara hanya memegang 9,36 persen saham.

Bos-bos Freeport pun menangguk pendapatan yang luar biasa besar. Empat direktur menerima Rp 126,3 miliar lebih dalam sebulan. Malah, sang direktur utama, James R Moffet, menerima Rp 86 miliar sebulan. Bandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua 2006 yang hanya Rp 150,7 miliar.

Jadi, menurut saya, Sri Mulyani tak perlu tersinggung dan marah oleh lelucon tersebut. Seharusnya ia tersinggung dan marah melihat kondisi rakyat yang sebagian masih hidup dalam kemiskinan, malah ada yang meninggal setelah tiga hari berturut- turut tak mendapat makanan secuil pun. Sementara di sisi lain, kekayaan negara ini mengalir deras ke pundi-pundi asing.
Evo Morales, pria yang tak lulus SMA namun berhasil menjadi Presiden Bolivia pada Januari 2006, tersinggung oleh kemiskinan yang diderita rakyatnya, setelah kekayaan negara diperah habis- habisan oleh perusahaan multinasional. Maka, dengan gagah berani, ia mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan asing yang mengelola minyak dan gas alam.

Evo mengirim tentara untuk menguasai kembali sumber-sumber migas. Yang tidak setuju, silakan angkat kaki. Hasilnya, penerimaan Bolivia di sektor migas melonjak menjadi 780 juta dolar AS (sekitar Rp7 triliun) pada 2007, enam kali lipat dibanding penerimaan 2002. ****

SOROT, 21 MARET 2008

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

Kawin dengan Monyet di Negeri Tipu-tipu

Andi Asmadi
Tribun Jabar

NEGERI ini sepertinya penuh aksi tipu-tipu. Banyak hal yang terjadi hanya bisa dimengerti jika menggunakan nalar bengkok. Seperti kaki di kepala, kepala di kaki. Celakanya, bangsa ini sepertinya menerima aksi tipu-tipu itu sebagai bagian dari sebuah kehidupan yang normal. Permisif sekali.

Kita tidak usah jauh-jauh mengambil contoh: iklan telepon selular yang belakangan ini begitu gencar merecoki kepala kita. Operator berperang satu sama lain dengan berlomba membodohi konsumen melalui penerapan tarif, yang katanya, paling murah.

Awalnya, tarif per detik Rp 25. Tiba-tiba, ada operator yang dengan gagah berani mengatakan, bayar cukup Rp 10 per detik. Setelah itu muncul tarif Rp 1 per detik, Rp 0,5 per detik, Rp 0,1 per detik, dan Rp 0,001 per detik. Kegilaan yang terbaru adalah Rp 0,000…1 per detik alias gratis menelepon sampai puas.

Benarkah tarif percakapan telepon selular sudah menjadi semurah itu? Jangan gila, dong. Tarif itu hanya berlaku untuk percakapan ke sesama operator dan pada kurun waktu tertentu. Ke operator lain tetap mahal. Tarif itu juga hanya berlaku setelah percakapan menit kesekian.

Jadi, itu hanya tipu-tipu? Iyalah. Jadi, tak ada operator yang menerapkan tarif yang benar-benar gratis? Jangan mimpi. Jadi, tak ada orang yang berani kawin sama monyet, seperti iklan salah satu operator? Mana ada.

Mari kita lihat contoh aksi tipu-tipu lainnya di negeri ini. Pada 29 Februari 2008, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BCA dan BDNI dengan alasan tak cukup bukti. Eh, tak sampai 72 jam setelahnya, Urip Tri Gunawan, ketua tim jaksa penyelidik, menyambangi kediaman mantan bos BDNI Sjamsul Nursalim dan membawa pulang duit Rp 6 miliar.

Kasus BLBI itu sendiri sesungguhnya penuh aksi tipu-tipu. Pada 1998, pemerintah mengucurkan dana Rp 52,7 triliun ke BCA. Liem Sioe Liong, waktu itu pemilik BCA, membayar ke pemerintah (BPPN) dengan menyerahkan aset 108 perusahaan. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 19 triliun!

Pemerintah juga mengucurkan dana Rp 47,25 triliun ke BDNI. Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, membayar dengan menyerahkan aset tiga perusahaan ke BPPN. Berapa nilai aset itu? Hanya Rp 3,4 triliun!

Nah, masuk akal apa nggak. Total dana BLBI yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 144,54 triliun, namun nilai komersial dari jaminan aset bank-bank penerima dana BLBI –yang kemudian dikelola oleh BPPN– hanya Rp 12,35 triliun.

Siapa yang menanggung tekor yang cukup besar itu? Tentu bukan para konglomerat. Kita, rakyat negeri ini, yang membayarnya dengan beban hidup yang lebih berat, dengan harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik.

Para obligor BLBI yang tak tersentuh hukum itu kini hidup enak. Malah, beberapa di antaranya masuk daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia dan Forbes. Liem Sioe Liong alias Sudono Salim (BCA) tercatat memiliki kekayaan Rp 25,2 triliun, Sukanto Tanoto (Unibank) Rp 11,7 triliun, dan Sjamsul Nursalim (BDNI) Rp 4 triliun.

Jadi betul, ini negeri penuh aksi tipu-tipu. Jika demikian halnya, siapa gerangan yang berani kawin sama monyet? Untunglah, di tengah hidup yang semakin susah ini, kita masih bisa tertawa melihat Tukul Arwana menertawai diri sendiri lewat tayangan Empat Mata di satu stasiun TV.***

Bandung, 6 Maret 2008